1 |
2024 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar |
2 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya |
3 |
2024 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK |
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Layanan Hubungan Media |
Jumlah Layanan Hubungan Media |
4 |
2024 |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Pengelolaan Sampah |
Pengelolaan Sampah |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat |
5 |
2024 |
Kecamatan Danau Sipin |
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
6 |
2024 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki |
7 |
2024 |
Kecamatan Jelutung |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
8 |
2024 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
9 |
2024 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
10 |
2024 |
Kecamatan Jambi Selatan |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan |
11 |
2024 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |
Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
12 |
2024 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |
Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan |
13 |
2024 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |
Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan |
14 |
2024 |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |
Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS |
15 |
2024 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
16 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya |
17 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga |
18 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar |
19 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar |
20 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir |
Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar |
21 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar |
22 |
2023 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK |
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Layanan Hubungan Media |
Jumlah Layanan Hubungan Media |
23 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat |
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat |
24 |
2023 |
Kecamatan Jambi Timur |
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan |
25 |
2023 |
Kecamatan Danau Sipin |
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
26 |
2023 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki |
27 |
2023 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
28 |
2023 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
DUMISAKE |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
- |
|
29 |
2023 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA |
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni |
- |
|
30 |
2023 |
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (PKE) |
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni |
- |
|
31 |
2023 |
Kecamatan Jambi Timur |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
32 |
2023 |
Kecamatan Jelutung |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
33 |
2023 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
34 |
2023 |
Kecamatan Telanaipura |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
35 |
2023 |
Kecamatan Telanaipura |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
36 |
2023 |
Kecamatan Telanaipura |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
37 |
2023 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
38 |
2023 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
39 |
2022 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
40 |
2022 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
41 |
2022 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |