Dashboard

Informasi Kemiskinan

ANGKA KEMISKINAN

PENDUDUK MISKIN KOTA JAMBI TAHUN 2022

JENIS DATA KEMISKINAN

DATA 40% KESEJAHTERAAN TERENDAH BERDASARKAN DTKS (UPDATE 24 DESEMBER 2021)

DATA 30% KESEJAHTERAAN TERENDAH BERDASARKAN DATA P3KE

DASAR HUKUM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

KEMISKINAN EKSTREM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kemiskinan

54

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kemiskinan

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	2024	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3	2024	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota
4	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan akses dan kualitas layanan informasi
5	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
6	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
7	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan
8	2024	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan
10	2024	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan EkonomiKreatif
11	2024	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat
12	2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
13	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
14	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
15	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
16	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
17	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
18	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkanKlaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
19	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANPERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
20	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
21	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro
22	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
23	2024	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di DaerahKabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja SamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina
24	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah MenengahPertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
25	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang MenerimaBiaya Personil Peserta Didik
26	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
27	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
28	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yangTersedia
29	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia
30	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yangTersediaJumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
31	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan yang Tersedia
32	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
33	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama
34	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada PAUD
35	2024	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
36	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umumdan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
37	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan dan Rasio Aseptor KB,
38	2024	BADAN AMIL ZAKAT
39	2024	BADAN AMIL ZAKAT
40	2024	BADAN AMIL ZAKAT
41	2024	BADAN AMIL ZAKAT
42	2024	BADAN AMIL ZAKAT
43	2024	BADAN AMIL ZAKAT
44	2024	BADAN AMIL ZAKAT
45	2024	BADAN AMIL ZAKAT
46	2024	BADAN AMIL ZAKAT
47	2024	BADAN AMIL ZAKAT
48	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
49	2024	BADAN AMIL ZAKAT
50	2024	BADAN AMIL ZAKAT
51	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
52	2024	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
53	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
54	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PENGELOLAAN SAMPAH	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Belanja Mesin Pemilah Sampah Otomatis Gibrik

Informasi Stunting

PENGERTIAN STUNTING

DASAR HUKUM PENURUNAN STUNTING

BAHAYA DAN WAKTU TERJADINYA STUNTING

DAMPAK STUNTING

CARA MENCEGAH STUNTING

KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING OLEH TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

TUJUAN DAN KELOMPOK SASARAN PENURUNAN STUNTING

INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KOMITMEN PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

INOVASI DALAM PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

KINERJA TPPS KOTA JAMBI DALAM PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING

INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DALAM PENURUNAN STUNTING

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Stunting

16

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Stunting

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
2	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
3	2024	Kecamatan Danau Sipin	PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangTidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4	2024	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
5	2024	Kecamatan Jelutung	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	2024	Kecamatan Alam Barajo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7	2024	Kecamatan Alam Barajo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
8	2024	Kecamatan Jambi Selatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
9	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
10	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan
11	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan
12	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS
13	2024	BADAN AMIL ZAKAT
14	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya
15	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga
16	2024	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Informasi Kota Sehat

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PROGRAM KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)

PERMASALAHAN PERKOTAAN

APA ITU KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)?

SKEMA PELAKSANAAN KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)

REGULASI PELAKSANAAN KKS

KELEMBAGAAN KKS

SUSUNAN TIM PEMBINA KOTA JAMBI SEHAT

SUSUNAN TIM FORUM KOTA JAMBI SEHAT

STRATEGI MEWUJUDKAN KOTA JAMBI SEHAT

SINERGITAS PELAKSANAAN KOTA JAMBI SEHAT

PENGHARGAAN KABUPATEN KOTA SEHAT (SWASTI SABA)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Sehat

16

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Sehat

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
2	2024	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaraan Bermotor
3	2024	Kecamatan Danau Sipin	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
4	2024	Kecamatan Alam Barajo	PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5	2024	Kecamatan Alam Barajo	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	2024	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat
7	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
8	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
9	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
10	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
11	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
12	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
13	2024	BADAN AMIL ZAKAT
14	2024	BADAN AMIL ZAKAT
15	2024	BADAN AMIL ZAKAT
16	2024	BADAN AMIL ZAKAT

Informasi Germas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Germas

31

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Germas

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
2	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
3	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
4	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pengelolaan sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
5	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
6	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Pengelolaan sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang
7	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup KewenanganKabupaten/Kota
8	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
9	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji PengujianBerkala Kendaraan Bermotor
10	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
11	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
12	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
13	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni
14	2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
15	2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali
16	2024	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
17	2024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
18	2024	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota
19	2024	Kecamatan Alam Barajo	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20	2024	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka PromotifPreventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanPromosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
21	2024	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
22	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
23	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
24	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan
25	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan
26	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
27	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan
28	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan
29	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan
30	2024	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
31	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Informasi ATM

LATAR BELAKANG PERLUNYA KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA (ATM)

TANTANGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ATM

TARGET PENANGGULANGAN ATM

KONDISI PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA JAMBI

KONDISI TUBERKULOSIS DI KOTA JAMBI

KONDISI MALARIA DI KOTA JAMBI

KOTA JAMBI SUDAH TERMASUK DAERAH YANG ELIMINASI MALARIA

PERAN LINTAS SEKTOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ATM

KUNCI KEBERHASILAN ELIMINASI ATM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ATM

4

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ATM

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
2	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
3	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
4	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil

Informasi Kota Layak Anak

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Layak Anak

19

Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Layak Anak

Lihat Selengkapnya

No	Tahun	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	2024	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan ,penanggulangan,penyelamatankebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dan pencagahan kebakaranan	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya
2	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota yang Tersedia
3	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
4	2024	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil
5	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
7	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak terpadu
8	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
9	2024	BADAN AMIL ZAKAT
10	2024	BADAN AMIL ZAKAT
11	2024	BADAN AMIL ZAKAT
12	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi
13	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
14	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
15	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan KegiatanMasyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
16	2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota
17	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
18	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan
19	2024	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota

Informasi Kemiskinan

ANGKA KEMISKINAN

PENDUDUK MISKIN KOTA JAMBI TAHUN 2022

JENIS DATA KEMISKINAN

DATA 40% KESEJAHTERAAN TERENDAH BERDASARKAN DTKS (UPDATE 24 DESEMBER 2021)

DATA 30% KESEJAHTERAAN TERENDAH BERDASARKAN DATA P3KE

DASAR HUKUM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

KEMISKINAN EKSTREM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kemiskinan

54

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kemiskinan

Informasi Stunting

PENGERTIAN STUNTING

DASAR HUKUM PENURUNAN STUNTING

BAHAYA DAN WAKTU TERJADINYA STUNTING

DAMPAK STUNTING

CARA MENCEGAH STUNTING

KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING OLEH TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

TUJUAN DAN KELOMPOK SASARAN PENURUNAN STUNTING

INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KOMITMEN PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

INOVASI DALAM PENURUNAN STUNTING DI KOTA JAMBI

KINERJA TPPS KOTA JAMBI DALAM PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING

INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DALAM PENURUNAN STUNTING

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Stunting

16

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Stunting

Informasi Kota Sehat

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PROGRAM KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)

PERMASALAHAN PERKOTAAN

APA ITU KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)?

SKEMA PELAKSANAAN KABUPATEN KOTA SEHAT (KKS)

REGULASI PELAKSANAAN KKS

KELEMBAGAAN KKS

SUSUNAN TIM PEMBINA KOTA JAMBI SEHAT

SUSUNAN TIM FORUM KOTA JAMBI SEHAT

STRATEGI MEWUJUDKAN KOTA JAMBI SEHAT

SINERGITAS PELAKSANAAN KOTA JAMBI SEHAT

PENGHARGAAN KABUPATEN KOTA SEHAT (SWASTI SABA)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Sehat

16

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Sehat

Informasi Germas

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Germas

31

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Germas

Informasi ATM

LATAR BELAKANG PERLUNYA KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA (ATM)

TANTANGAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ATM

TARGET PENANGGULANGAN ATM

KONDISI PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA JAMBI

KONDISI TUBERKULOSIS DI KOTA JAMBI

KONDISI MALARIA DI KOTA JAMBI

KOTA JAMBI SUDAH TERMASUK DAERAH YANG ELIMINASI MALARIA

PERAN LINTAS SEKTOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ATM

KUNCI KEBERHASILAN ELIMINASI ATM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ATM

4

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ATM

Informasi Kota Layak Anak

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Layak Anak

19

Data Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kota Layak Anak

Detail Informasi