1 |
2024 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat |
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan |
2 |
2024 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca |
Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota |
3 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
4 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Data Gender dan AnakKabupaten/Kota yang Tersedia |
5 |
2024 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
Pencegahan ,penanggulangan,penyelamatankebakaran dan penyelamatan non kebakaran |
Pemberdayaan masyarakat dan pencagahan kebakaranan |
Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui edukasi masyarakat |
Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya |
6 |
2024 |
DINAS PERHUBUNGAN |
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota |
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota |
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota yang Tersedia |
7 |
2024 |
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat |
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil |
8 |
2024 |
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat |
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil |
9 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
10 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |
11 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA |
Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak terpadu |
12 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |
13 |
2024 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
14 |
2024 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
15 |
2024 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
16 |
2024 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota |
Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi |
17 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |
18 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengembangan KegiatanMasyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
19 |
2024 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota |
20 |
2024 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka |
Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |
21 |
2023 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka |
Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |
22 |
2023 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota |
Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi |
23 |
2023 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus sertaMasyarakat |
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan |
24 |
2023 |
DINAS KESEHATAN |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar |
25 |
2023 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota |
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca |
Jumlah Orang yang Mendapatkan PenghargaanGerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota |
26 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |
27 |
2023 |
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya |
28 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakKewenangan Kabupaten/Kota |
29 |
2023 |
Kecamatan Danau Teluk |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
30 |
2023 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
Pengelolaan Pendapatan Daerah |
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah |
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |
31 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |
32 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan TingkatKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan |
33 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengembangan KegiatanMasyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
34 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota |
35 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG |
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |
36 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |
37 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Data Gender dan AnakKabupaten/Kota yang Tersedia |
38 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
39 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya |
40 |
2023 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga |
41 |
2023 |
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota |
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya |
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan |
42 |
2023 |
Kecamatan Jelutung |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
43 |
2023 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
44 |
2023 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
45 |
2023 |
BADAN AMIL ZAKAT |
|
|
|
|
46 |
2023 |
Kecamatan Telanaipura |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
47 |
2023 |
Kecamatan Telanaipura |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
48 |
2023 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
49 |
2023 |
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
50 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KewenanganKabupaten/Kota |
51 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
52 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan TingkatKabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan |
53 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota |
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan KewenanganKabupaten/Kota |
54 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengembangan KegiatanMasyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
55 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga KewenanganKabupaten/Kota |
56 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyediaan Data Gender dan Anak di
Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Data Gender dan AnakKabupaten/Kota yang Tersedia |
57 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK |
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |
58 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |
59 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap AnakKewenangan Kabupaten/Kota |
60 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
61 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |
62 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |
63 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganKabupaten/Kota |
64 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adatyang Ditingkatkan Kapasitasnya |
65 |
2022 |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga |
66 |
2022 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota |
Bertambahnya jumlah pengunjung |
67 |
2022 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat |
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan |
68 |
2022 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
Masyarakat |
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan |
69 |
2022 |
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota |
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka |
Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |
70 |
2022 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
71 |
2022 |
Kecamatan Alam Barajo |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |